Husein Fadlulloh Tekankan Pentingnya Pengembangan SDM KPPU

06-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Foto: Novel/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menekankan pentingnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dengan mengadakan program pelatihan guna menambah wawasan tentang ekonomi dan bisnis utamanya dalam ekosistem digital seperti e-commerce.

 

Hal tersebut disampaikan Husein dalam rapat dengar pendapat Komidi VI DPR RI dengan jajaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPPS), dan KPPU membahas RKP dan RKA-K/L tahun 2023, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

 

"Ini memang menjadi penting karena dua hal, yang pertama ekonomi digital seperti e-commerce merupakan sebuah keniscayaan yang tentunya tidak elak keberadaannya. Kemudian yang kedua data menunjukkan jika Indonesia masuk dalam sepuluh besar negara dengan persentase pengguna e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2021 yang lalu, bahkan Indonesia menempati urutan pertama," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

 

Husein menambahkan, Bank Indonesia (BI) mencatatkan nilai transaksi e-commerce sampai bulan Februari 2022 lalu mencapai Rp30,8 triliun atau tumbuh 12 persen bila dibanding dengan periode sebelumnya. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa semua lembaga termasuk KPPU harus mempersiapkan diri.

 

"Sangat jelas data diatas menunjukkan perlunya semua stakeholders, termasuk KPPU mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi segala kemungkinan terjadinya perkara persaingan usaha di sektor tersebut yang semakin hari tentunya ini semakin kompleks," tegas legislator dapil Jawa Barat XI tersebut.

 

Diketahui, kepada KPPU Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif KPPU tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebesar Rp100 miliar dengan tambahan anggaran tahun 2023 yang disetujui berdasarkan usulan ketua KPPU adalah sebesar sebesar Rp129 miliar untuk dapat mendanai kegiatan prioritas di KPPU. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...